Perkembangan dan Penerapan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan Demokrasi di Indonesia & Penerapannya

       Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari Pelaksanaan Demokrasi yang pernah ada di Indonesiai ini. Pelaksanaan demokrasi di indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periodesasi antara lain :

1. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama

a. Masa Demokrasi Liberal 1950-1959

Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik.

Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :

• Dominannya partai politik
• Landasan sosial ekonomi yang masih lemah
• Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950

Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

• Bubarkan konstituante
• Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950
• Pembentukan MPRS dan DPAS

b. Masa Demokrasi Terpimpin 1959 – 1966

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:

1.      Dominasi Presiden

2.   Terbatasnya peran partai politik 

3.   Berkembangnya pengaruh PKI

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:

1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan
2. Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR
3. Jaminan HAM lemah
4. Terjadi sentralisasi kekuasaan
5. Terbatasnya peranan pers
6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)

Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI yang menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama.

2. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 – 1998

Dinamakan juga demokrasi pancasila. Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:

1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada
2. Rekrutmen politik yang tertutup
3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis
4. Pengakuan HAM yang terbatas
5. Tumbuhnya KKN yang merajalela

Sebab jatuhnya Orde Baru:

1. Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi )
2. Terjadinya krisis politik
3. TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba
4. Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden.

3. Pelaksanaan Demokrasi Transisi

Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Sesuai pasal 8 UUD 1945. Presiden BJ Habibie sendiri yang menyatakan bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan transisional.

            Era transisi berakhir dan munculnya kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan wakil presiden Megawati Soekarnoputri pada sidang MPR bulan Oktober 1999. Sejak itu Indonesia memasuki masa reformasi.

Penerapan Budaya Demokrasi

Di Lingkungan Keluarga

Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

1.      Kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara

2.      Menghargai pendapat anggota keluarga lainya

3.      Senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja

4.      Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama

Di Lingkungan Sekolah

Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

1.      Bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa membeda-bedakan

2.      Menerima teman-teman yang berbeda latar belakang budaya, ras dan agama

3.      Menghargai pendapat teman meskipun pendapat itu berbeda dengan kita

4.      Mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah

5.      Sikap anti kekerasan

Di Lingkungan Masyarakat

Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

1.      Bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya

2.      Kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi

3.      Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya

4.      Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi

5.      Tidak terasa benar atau menang sendiri dalam berbicara dengan warga lain