Materi Sejarah

          

Sejarah kelas XI IPA

Semester 2

Materi:  PEMERINTAHAN INDONESIA SEJAK PROKLAMASI HINGGA DEMOKRASI PARLEMENTER

               

A.      Perjuangan fisik mempertahankan Kemerdekaan

1.       Pertempuran Surabaya, tanggal 10 November 1945

2.       Pertempuran Ambarawa ( Palagan Ambarawa), Tanggal 20 November 1945

3.       Pertempuran Medan Area, tanggal 13 Oktober 1945

4.       Bandung Lautan Api, 23 Maret 1946

5.       Peristiwa Merah Putih di Menado, tanggal 14 Februari 1946

6.       Pertempuran Margarana di Bali, tanggal 20 november 1946

B.      Perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan

1.       Perjanjian Linggarjati, 10 november 1946

2.       Perjanjian Renville, 17 januari 1948

3.       Perjanjian Roem-Royen ( Moh. Roem dan Van Royen), 23 Maret 1949

4.       Perjanjian KMB, 2 november 1949

C.      Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri

1.       Pemberontakan PKI Madiun, 18 September  1948

Tokohnya: Musso dan Amir Syarifuddin

2.       Gerakan Darul Islam / Tentara Islam Indonesia ( DI/TII)

a.       Di Jawa Barat, tokohnya : Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, tanggal 7 Agustus 1949

b.      Di Sulawesi Selatan, tokohnya : Kahar Muzakar, tanggal 30 April 1950

c.       Di Aceh, tokohnya: Daud Beureueh, tanggal 21 September 1953

d.      Di Kalimantan Selatan, tokohnya: Ibnu Hajar, tanggal Desember 1954

3.       Gerakan Angkatan Perang ratu Adil ( APRA), di Bandung, Tokohnya : Kapten Westerling, tanggal 23 Januari 1950

4.       Gerakan Republik Maluku Selatan ( RMS), di Maluku, tokohnya: DR. Christian R.S. Soumokil, tanggal 24 April 1950

5.       Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta ( PRRI/PERMESTA), di Sumatera-Sulawesi, tokohnya: Letkol Achmad Husein ( Dewan Banteng), Kolonel Simbolon (Dewan gajah) dan Letkol Ventje Sumual (Dewan Garuda dan dewan Manguni), tanggal 15 Februari 1958 ( PRRI) dan 17 Februari 1958 (PERMESTA)

D.      Perkembangan politik-pemerintahan 1945-1950

-          3 November 1945; Maklumat pembentukan partai politik

-          16 Oktober 1945; Perubahan status KNIP menjadi kabinet, dalam pengertian parlementer , yang memunculkan :

1.       Kabinet Syahrir : Perjanjian Linggarjati (1946)

2.       Kabinet Amir Syarifuddin : Perjanjian Renville

3.       Kabinet Hatta : Kabinet koalisi : Perjanjian Roem- Royen dan KMB

-          Bentuk negara : Federal / Republik Indonesia Serikat  ( RIS). Berdasarkan konstitusi RIS sebagai hasil dari persetujuan Linggarjati, anggota RIS yang berbentuk federal adalah sebagai berikut :

1.       a. Negara Republik Indonesia ( wilayah berdasarkan perjanjian Renville)

b. Negara Indonesia Timur

c. Negara Pasundan, termasuk Distrik federal Jakarta

d. Negara Jawa Timur

e. Negara Sumetera Timur, termasuk daerah status quo Asahan Selatan dan Labuhan Ratu

f. Negara Sumatera Selatan

                                2. Satuan-satuan kenegaraan yang berdiri sendiri, seperti Jawa tengah, Bangka, Belitung, Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Dayak besar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur dan Daerah Banjar

                                3. daerah-daerah Indonesia lainnya yang bukan daerah-daerah bagian

E.       Perkembangan politik-pemerintahan 1950-1959

-          RIS berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia

-          Berlakunya konstitusi UUD sementara tahun 1950 yang bernafaskan semangat liberal

-          Model sistem pemerintahan Eropa barat berupa demokrasi liberal/ demokrasi parlementer

-          Muncul 2 kekuatan partai besar :

1.       Masyumi ( Majelis Syuro Muslimin Indonesia)

2.       PNI ( Partai Nasional Indonesia)

-          Kabinet yang pernah berkuasa:

1.       Kabinet Natsir ( 6 September 1950- 21 Maret 1951)

-          Partai yang memimpin Adalah Masyumi dan PNI sebagai oposisi

-          Program pokok :

a.       Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman karena terjadi masalah dalam keamanan, seperti Gerakan Di/TII Andi Azis, APRA dan RMS

b.      Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan

c.       Mengambangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan

d.      Memperjuangkan penyelesaian Irian Barat

-          Mundur akibat mosi tidak percaya dari berlakunya PERPU no. 39 tahun 1950 tentang DPRD yang menguntungkan Masyumi.

2.       Kabinet Sukiman ( 27 April 1951- 3 April 1952)

-          Kabinet Koalisi antara Masyumi dan PNI

-          Program pokok sama dengan kabinet Natsir

-          Muncul krisis moral seperti korupsi

-          Mundur akibat diruduh merubah haluan politik luar negeri bebas aktif menjadi mendukung blok barat ( Amerika Serikat). Menlu Subardjo melakukan persetujuan menngenai bantuan ekonomi dan militer berdasarkan UU kerjasama keamanan

3.       Kabinet Wilopo ( 3 April 1952- 3 Juni 1953)

-          Didukung oleh PNI, Masyumi dan PSI

-          Salah satu program kerja adalah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum  dan perjuangan pengembalian Irian Barat

-          Mundur akibat :

a.       Masalah AD atau peristiwa 17 Oktober 1952 berkaitan dengan masalah ekonomi, reorganisasi atau profesionalisasi tentara dan campur tangan parlemen atas permasalahan militer. Dari masalah ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

b.      Perkembangan ekonomi dunia kurang menguntungkan pemasaran hasil ekspor Indonesia

c.       Masalah tanah di Tanjung Morawa, salah satu kecamatan di Sumatera Timur

4.       Kabinet Ali Sastroamidjojo I ( 31 Juli 1953-12 Agustus 1955)

-          Didukung oleh PNI dan NU. Masyumi sebagai oposisi

-          Program utama : keamanan dan kemakmuran

-          Mundur akibat:

a.       Masalah AD ( dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952, pada masa kabinet Wilopo) menyebabkan A.H Nasution mengundurkan diri sebagai KSAD ( Kepala Staf Angkatan Darat). Beliau digantikan oleh Bambang Sugeng. Tetapi tidak begitu lama meminta berhenti. Pemerintah menggantinya lagi dengan Bambang utoyo. Tetapi pejabat sementara KSAD baru Zulkifli Lubis menolak pengangkatan tersebut. Saat pelantikan pada tanggal 27 Juni 1955, TNI AD memboikot pengangkatn tsb. Masalah AD ini pun berujung pada beberapa partai menarik mundur  beberapa mentrinya dari kabinet

-          Kesuksesan : Menyiapkan pemilihan Umum dan penyelenggaraan Konferensi Asia –Afrika

5.       Kabinet Burhanudin harahap ( 12 Agustus 1955- 3 Maret 1956)

-          Didukung oleh Masyumi dan PNI sebagai oposisi

-          Keberhasilan menyelenggarakan PEMILU 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember untuk memilih anggota konstituante ( MPR)

-          Kesuksesan :

a.       Menyelesaikan  konflik di tubuh AD yang dikenal dengan peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengembalikan posisi A.H Nasution sebagai KSAD

b.      Pembubaran Uni Indonesia-Belanda

-          Mengembalikan mandat kepada presiden karena kabinetnya meripakan kabinet peralihan dari DPR sementara ke DPR hasil PEMILU

6.       Kabinet Ali Sastroamidjojo II ( 20 Maret 1956-14 Maret 1957)

-          Kabinet koalisi antara PNI, Masyumi dan NU

-          Program kerja :

a.       Pembatalan KMB

b.      Perjuangan kembalinya Irian barat ke NKRI

c.       Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan , industri, perhubungan, pendidikan dan pertanian

d.      Melaksanakan keputusan konferensi Asia afrika

-          Gagal/ mundur akibat :

a.       Gerakan separatisme PRRI/PERMESTA

b.      Terjadi perpecahan di tubuh kabinet antara PNI dan Masyumi

c.       Masyumi menarik semua mentrinya dari kabinet

7.       Kabinet kerja / Zaken kabinet ( 9 April 1957- 10 juli 1959); kabinet Djuanda

-          Kabinet yang tidak berdasarkan atas dukkungan dari parlemen karena kondisi negara dalam keadaan darurat tetapi lebih berdasarkan keahlian

-          Tugas : perjuangan mengembalikan Irian Barat ke wilayah Indonesia dan masalah ekonomi- keuangan yang buruk

-          Program kabinet :

a.       Membentuk dewan nasional, badan yang menyalurkan aspirasi dan kekuatan non partai

b.      Normalisasi keadaan republik

c.       Melancarkan pelaksanaan pembatalan persetujuan KMB

d.      Memperjuangkan Irian Barat

e.      Mempercepat proses pembangunan

-          Keberhasilan; berhasil mengatur batas perairan nasional Indonesia, yang mengatur laut pedalaman dan laut teritorial

-          Peristiwa besar pada saat kabinet ini memerintah adalah peristiwa Cikini, yaitu pembunuhan atas diri presiden Sukarno tanggal 30 november 1957

PEMILIHAN UMUM TAHUN 1955

a.       Latar belakang :- sebagai satu prasyarat agar sistem pemerintahan demokrasi bisa berfungsi

b.      Pelaksanaan:

-  29 september 1955,untuk memilih DPR,  diikuti oleh kuranng lebih 39 juta rakyat Indonesia

Hasil pemilu melahirkan partai besar ; Masyumi, PNI, NU dan PKI

-          15 Desember 1955, untuk memilih konstituante

c.       Perkembangan pasca pemilihan umum :

a.       Di bidang pemerintahan : terjadi ketegangan akibat banyaknya mutasi yang dilakukan dibeberapa kementrian seperti kementrian dalam negeri, luar negeri dan perekonomian

b.      Pembatalan pelaksanaan KMB, mengakibatkan masalah nasib modal Belanda yanng ada di Indonesia

c.       Pemerintah mengeluarkan peraturan yang melindungi pennguasaha nasional